Kamis, 14 April 2016

JKN Butuh Terobosan: Potensi Defisit 2016 Sekitar 7 Trilyun Rupiah.

Paradigma sebelum Era JKN dan Era JKN. (dok. pribadi)


Pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 berpotensi defisit 7 trilyun rupiah. Hal itu disebabkan klaim berobat/perawatan lebih besar daripada penerimaan iuran peserta. Perlu terobosan untuk mengantisipasi kolapsnya pendanaan program. Salah satunya lewat menambah peserta pekerja formal.


Pekerja formal yang umumnya sehat, produktif, dan berpenghasilan stabil berkontribusi positif menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya prinsip gotong-royong lebih terasa. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, defisit terjadi karena secara aktuaria besaran iuran peserta lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan. Itu dikatakan Fachmi dalam Pemaparan Publik BPJS Kesehatan tahun 2015, Rabu (13/4), di Jakarta.

Meski ada potensi defisit 7 trilyun rupiah, pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan 6,8 trilyun rupiah untuk menutup defisit. "Komitmen pemerintah agar JKN berlanjut tinggi," ujarnya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno menambahkan, sebenarnya potensi defisit BPJS Kesehatan 2016 mencapai 9,2 trilyun rupiah. Namun adanya penyesuaian atau kenaikan iuran peserta mandiri sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 diproyeksikan memberikan tambahan pendapatan sebesar 2,19 trilyun rupiah. Dengan demikian, potensi defisit yang tersisa sekitar 7 trilyun rupiah.

Mundiharno mencontohkan, menurut para pakar, besaran iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja seharusnya Rp. 36.000,- per orang per bulan. Kenyataannya, pemerintah menetapkan iuran Rp. 25.000,- per orang per bulan untuk peserta mandiri.


Kepatuhan Rendah

Blogger/netizen ikut menyukseskan program JKN lho. (dok. pribadi)

Persoalan keberlanjutan pembiayaan JKN menjadi salah satu fokus utama BPJS Kesehatan tahun ini. Untuk mengatasi masalah itu, BPJS Kesehatan berupaya menegakkan kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dan kepatuhan badan usaha serta perseorangan dalam membayar iuran.

Hingga 31 Desember 2015, jumlah peserta JKN 156,7 juta jiwa. Dari jumlah itu, peserta mandiri adalah 20 juta jiwa. Adapun jumlah peserta pekerja formal 38,3 juta orang (23,3 juta pekerja formal swasta dan 15 juta PNS, TNI, dan Polri), termasuk keluarganya. Sebagai perbandingan, peserta aktif (pekerja tanpa keluarga) Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19,2 juta jiwa.

Hingga kini ribuan usaha skala besar, menengah, dan kecil belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN. Padahal badan usaha besar,  menengah, dan kecil, serta badan usaha milik negara/daerah harus sudah mendaftarkan pekerjanya per 1 Januari 2015. Tahun 2015, BPJS Kesehatan  memeriksa 14.478 badan usaha besar, menengah, dan kecil yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN. Dari jumlah tersebut, 10.652 badan usaha (73,5%) patuh mendaftarkan pekerjanya. Sedangkan 3.826 badan usaha (26,4%) tidak patuh. Tahun 2015, lima badan usaha diusulkan tidak mendapatkan layanan publik.

Karena itu, dari target peserta baru JKN 2016 sekitar 30 juta jiwa, 25 juta orang diantaranya merupakan pekerja formal. Itu berarti penambahan jumlah peserta dari pekerja formal menjadi prioritas.


Penegakkan Hukum Lemah


Untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN, pihak BPJS Kesehatan mendorong penegakkan hukum. Itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun implementasi peraturan ini belum optimal.

Saksi maksimal terhadap badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, menurut PP No. 86/2013 itu, berupa penghentian pemberian pelayanan publik tertentu. Namun, sejauh ini hal itu belum bisa direalisasikan. Sanksi administratif terbanyak yang dijatuhkan BPJS Kesehatan kepada badan usaha yang tidak patuh mendaftarkan pekerjanya berupa teguran. Badan usaha yang tidak patuh itu dijatuhi teguran tertulis dan denda yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Hukuman selanjutnya adalah tidak diberikannya layanan publik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah lewat pemerintah daerah setempat atas permintaan BPJS Kesehatan.

Sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yaitu:

  1. perizinan terkait usaha,
  2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek,
  3. izin memperkerjakan tenaga kerja asing,
  4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ke depannya, sanksi lebih tegas berupa sanksi pidana akan dikenakan jika telah mendapatkan sanksi administratif. Hal ini semata-mata demi kebaikan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta, agar lebih terjamin kesejahteraannya. Sekaligus memberi keringanan kepada perasahaan terhadap beban tanggungan biaya kesehatan jika karyawannya mengalami sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang lebih. 

__________________________

Rujukan sumber. Kompas cetak edisi 14 April 2015.


2 komentar

sanksinya cuma teguran jha ? padahal kalau ditegur masuk telinga kanan keluar telinga kiri, udah jadi kebiasaan...

oleh karena itu, penerapan sanksi pidana akan dilakukan.

Karena semua orang bebas berpendapat, maka mohon komentar yang positif dan membangun. Jangan nyepam, plis. Kasihan yang mau komentar beneran. Matur nuwun atas pengertiannya ya.
EmoticonEmoticon